BANTENLIVE.COM- Jagat media sosial tengah diramaikan oleh video yang memperlihatkan deretan sepeda motor BGN atau Badan Gizi Nasional.
Kemunculan video tersebut memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pemborosan hingga pertanyaan soal peruntukannya.
Menanggapi hal ini, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi agar informasi yang beredar tidak semakin simpang siur.
Ia menegaskan bahwa pengadaan motor tersebut bukanlah hal baru, melainkan bagian dari rencana anggaran tahun 2025.
Menurut Dadan, motor tersebut diproyeksikan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
“Pengadaan ini memang sudah masuk dalam anggaran 2025 dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional di lapangan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/4).
Motor BGN Belum Didistribusikan, Masih Tahap Administrasi
Meski sudah ramai diperbincangkan, Dadan memastikan bahwa motor-motor tersebut hingga kini belum dibagikan atau digunakan. Hal ini karena masih harus melalui proses administratif sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Ia menjelaskan bahwa pencatatan sebagai BMN merupakan prosedur wajib sebelum aset negara dapat didistribusikan dan dimanfaatkan.
“Semua unit yang ada saat ini masih menunggu proses administrasi. Setelah lengkap, baru akan didistribusikan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Dadan juga mengungkapkan bahwa realisasi pengadaan motor dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Desember 2025. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan operasional sekaligus memastikan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Klarifikasi Isu 70 Ribu Unit: Hoaks
Di tengah viralnya video tersebut, beredar pula informasi yang menyebutkan bahwa jumlah motor yang diadakan mencapai 70.000 unit. Namun, Dadan menegaskan bahwa angka tersebut tidak benar.
Ia meluruskan bahwa total realisasi pengadaan motor listrik sejauh ini adalah 21.801 unit dari rencana awal sebanyak 25.000 unit pada tahun 2025.
“Informasi soal 70 ribu unit itu tidak benar. Jumlah realisasinya jauh di bawah itu,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dadan mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial.
Ia berharap publik dapat melihat pengadaan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan polemik yang muncul bisa mereda dan masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih utuh serta akurat mengenai kebijakan tersebut.
Tinggalkan Balasan