TANGSEL, BABTENLIVE.COM — DPD KNPI Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memanfaatkan momentum Halal Bihalal untuk menguji secara terbuka kapasitas dan komitmen calon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora). Dalam forum bertajuk “Menguatkan Kolaborasi, Menguji Kapasitas: Menakar Kepemimpinan Dispora Tangsel Masa Depan” yang digelar di Gedung Layanan Informasi Serpong, Kamis (2 April 2026).
Dua kandidat yang tengah bersaing menuju kursi Kadispora 2026, Budi Mulia dan Ucok A.H. Siagian, menjadi sorotan utama. Keduanya dipaksa membuka gagasan sekaligus diuji ketajaman visi dalam menjawab persoalan klasik yang selama ini dinilai tak kunjung terselesaikan.
Dalam pemaparannya, Budi Mulia mengusung pendekatan integratif melalui jargon “Gerbang, Gerak, Gandeng, dan Jaga”. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara prestasi olahraga dan keberlangsungan pendidikan atlet muda. Menurutnya, pelajar merupakan sumber utama lahirnya atlet masa depan yang tidak boleh dikorbankan oleh sistem yang kaku.
Tak hanya itu, Budi juga menyinggung banyaknya aset gedung milik pemerintah yang terbengkalai. Ia melihat kondisi tersebut sebagai peluang yang seharusnya bisa dihidupkan melalui sentuhan kreativitas pemuda, bukan dibiarkan menjadi ruang mati tanpa fungsi.
Di sisi lain, Ucok A.H. Siagian tampil dengan visi “JUARA” (Jejaring, Unggul, Adaptif, Religius, dan Amanah). Ia secara terbuka mengkritik ketimpangan pembinaan pemuda yang dinilai tidak merata. Ucok menyoroti keberadaan 115 organisasi kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam KNPI Tangsel yang justru banyak merasa tidak terakomodasi dalam kebijakan Dispora.
Menurutnya, persoalan tersebut berakar pada pola pikir birokrasi yang masih menempatkan diri sebagai pembina, bukan mitra kolaboratif. Ia pun menawarkan pendekatan sport tourism dengan menggandeng pihak swasta sebagai solusi atas keterbatasan anggaran daerah.
Namun, tekanan paling keras justru datang dari Ketua DPD KNPI Tangsel, Sopian Hadi Permana. Ia secara lugas mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan Gedung Pemuda yang selama ini hanya berhenti di tahap wacana.
Sopian menegaskan, Gedung Pemuda bukan sekadar proyek fisik, melainkan pusat konsolidasi yang sangat dibutuhkan untuk menyatukan gerak pemuda. Ia menilai alasan administratif yang terus diulang hanya menjadi dalih untuk menunda keputusan strategis.
“Jangan terus bersembunyi di balik kata ‘kajian’. Yang dibutuhkan itu keberanian mengambil keputusan. Aset ada, kebutuhan jelas, tinggal kemauan politik,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Ketua Pelaksana Uji Publik, Sulistyawan. Ia bahkan menyebut Dispora selama ini “rabun” dalam melihat spektrum pemuda. Menurutnya, perhatian hanya terpusat pada pemuda berbakat di bidang olahraga, sementara kategori lain justru terabaikan.
Ia memaparkan bahwa pemuda tidak hanya terdiri dari atlet, tetapi juga pemuda intelektual, akademisi, dan sosial yang memiliki kontribusi nyata di berbagai lini. Minimnya kebijakan yang menyentuh kelompok tersebut dinilai sebagai kegagalan dalam membaca potensi besar yang dimiliki kota ini.
Lebih jauh, ia mengkritik ketidakmampuan pemerintah dalam menghubungkan potensi pemuda dengan kebutuhan riil daerah, seperti penanganan stunting atau penguatan layanan sosial. Baginya, Gedung Pemuda bisa menjadi solusi konkret sebagai ruang konsolidasi dan kolaborasi lintas sektor.
Menanggapi tekanan tersebut, kedua kandidat menunjukkan sikap terbuka. Budi Mulia menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Gedung Pemuda dengan konsep yang produktif secara ekonomi. Sementara Ucok mendorong KNPI untuk menyusun prototipe dan standar kebutuhan sebagai langkah konkret yang bisa langsung dikawal dalam kebijakan.
Forum tersebut akhirnya ditutup dengan penandatanganan pakta integritas oleh kedua calon. Dalam dokumen tersebut, keduanya berkomitmen menjadikan pembangunan Gedung Pemuda sebagai prioritas, di samping menjamin keberpihakan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta respons cepat terhadap persoalan pemuda.
Uji publik ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan bahwa pemuda yang tergabung dalam KNPI Tangsel tidak lagi ingin dijadikan objek kebijakan. Mereka menuntut ruang, peran, dan keberpihakan yang nyata, bukan sekadar janji yang berulang.
Tinggalkan Balasan